editor
KitaMonitor – BINJAI | Polemik keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Insentif Fiskal (DIF) Kota Binjai kembali mencuat. Hingga kini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai belum menyerahkan dokumen penggunaan DIF Tahun Anggaran 2023–2024, meski Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara telah memutuskan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi publik yang wajib dibuka kepada pemohon. Belum dilaksanakannya putusan...
Kejati sumut
KitaMonitor – BINJAI | Penyelidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI dinilai menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi terhadap penanganan perkara korupsi, termasuk di daerah. Praktisi Hukum Kota Binjai, Ferdinand Sembiring, SH, MH, menilai proses hukum yang tengah berjalan...
KitaMonitor – BINJAI | Ketua Persatuan Tukang Parkir (PETIR), Dedi, diduga menjadi korban penganiayaan dan intimidasi menjelang aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Binjai, Kamis (11/6/2026). Insiden itu terjadi saat korban bergabung dengan massa aksi di titik kumpul sebelum bergerak menuju Kantor Wali Kota di Jalan Sudirman. Koordinator aksi, Edward Gurky, menyebutkan dua oknum koordinator parkir berinisial SD...
KitaMonitor – MEDAN | Persidangan perkara Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kota Binjai tahun anggaran 2023–2024 memasuki tahap tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Binjai menuntut tiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun. Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Ridho Indah Purnama, Sony Faty Putra Zebua, dan Try Suharto Derajat. Tuntutan dibacakan dalam sidang lanjutan di...
KitaMonitor – BINJAI | Persidangan dugaan korupsi proyek jalan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai memunculkan sejumlah kejanggalan, terutama terkait perbedaan signifikan dalam penghitungan kerugian negara serta tidak digunakannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Dalam laporan BPK, kerugian negara dari 10 paket proyek jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran...
KitaMonitor – BINJAI |Dugaan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara dari sektor retribusi parkir di Kota Binjai kian menguat dan mengundang sorotan serius. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai yang mengelola retribusi parkir tepi jalan umum disebut tidak pernah menganggarkan maupun membelanjakan karcis parkir pada tahun anggaran 2024, bahkan diduga terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Senin (12/4/2026). Fakta ini mempertebal indikasi...
KitaMonitor – BINJAI | Dugaan korupsi penandatanganan kontrak atas pekerjaan fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai kian memunculkan fakta baru. Pernyataan salah satu tersangka, Joko Waskitono, membuka dugaan bahwa perkara ini beririsan dengan pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang sebelumnya sempat menjadi sorotan. Joko mengungkap, perkara yang menjeratnya bermula dari laporan dugaan penipuan dan penggelapan oleh...
KitaMonitor – BINJAI | Dugaan korupsi penandatanganan kontrak atas pekerjaan fiktif di Kota Binjai kian memanas. Desakan agar para tersangka dan saksi membongkar aliran dana ke lingkaran elite pemerintahan mencuat, memicu sorotan tajam terhadap integritas tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Praktisi hukum, Ferdinand Sembiring, meminta para tersangka dan saksi tidak takut mengungkap fakta lain di luar...
KitaMonitor – BINJAI | Sidang sengketa informasi publik kembali memanas. Majelis Komisioner menyoroti ketidaklengkapan data yang diserahkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai terkait penggunaan dana insentif fiskal (DIF). Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (30/3/2026), Anggota Majelis Safii Sitorus tampak geram lantaran data yang diajukan pihak termohon dinilai tidak diuraikan secara utuh dan rinci,...
KitaMonitor – Binjai | Dugaan praktik persekongkolan jahat dalam penunjukan rekanan hingga mengarah pada monopoli proyek kembali mencuat di RSUD Djoelham. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada proyek pengadaan gardu listrik senilai Rp498 juta yang diduga sarat kejanggalan dan manipulasi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek pengadaan gardu listrik berkapasitas 197 KVA tersebut dibeli melalui sistem e-katalog dari PT STM....
