Pejabat Mundur Beruntun, DPRD Binjai Soroti “Anomali” di Tengah Program Pembangunan

KitaMonitor – BINJAI | Gelombang pengunduran diri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, mempertanyakan kondisi tersebut karena terjadi secara beruntun di tengah berlangsungnya agenda pembangunan dan penyusunan program daerah.

Sorotan itu disampaikan Ronggur dalam rapat paripurna DPRD Binjai dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2026, Sabtu (3/10/2026).

Ronggur bahkan mengawali pandangannya dengan menyampaikan keprihatinan atas mundurnya sejumlah pejabat yang sebelumnya dipercaya menduduki posisi strategis di lingkungan Pemko Binjai.

“Saya ingin memulai pandangan sebagai Anggota DPRD dengan mengucap innalillahi wainnailaihi rojiun, kami DPRD Kota Binjai turut prihatin atas mundurnya secara berjemaah kawan-kawan OPD yang ada di lingkungan Pemko Binjai,” ujar Ronggur.

Menurutnya, sejumlah pengunduran diri tersebut patut menjadi perhatian serius. Ia menyebut, Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), hingga Direktur Perumda Tirtasari diketahui meninggalkan jabatannya dalam waktu yang relatif berdekatan.

“Kemarin Kepala Bidang di Dinas PUTR mundur, Kepala Dinas Perkim mundur dan belakangan ini kami dengar Direktur PDAM Tirtasari juga mundur. Kami menilai, ada hal-hal yang anomali (ketidaknormalan) dalam mundurnya kawan-kawan (OPD) tersebut, sebab terjadinya mundur ini di tengah masa-masa krusial, di mana kita sedang menyusun dan merancang melaksanakan program pembangunan daerah,” katanya.

Ronggur menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pergantian atau kekosongan pada jabatan strategis berpotensi memengaruhi kesinambungan program pemerintah daerah apabila tidak segera ditangani.

“Kita khawatir pembangunan di Kota Binjai tidak berjalan maksimal, bahkan bisa terancam mandek,” tegasnya.

Namun, di tengah sorotan terhadap dinamika birokrasi tersebut, Ronggur juga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan manajemen RSUD Djoelham kepada masyarakat.

Ia melihat adanya perubahan positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik Pemko Binjai tersebut.

“Ada hal yang menarik saya lihat di sini, bahwa belakangan ini tingkat kepercayaan publik terhadap rumah sakit daerah kita mulai baik. Kalau dulu, banyak masyarakat malas ke rumah sakit daerah, sekarang mulai baik,” ungkapnya.

Ronggur meminta Dinas Kesehatan Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan manajemen RSUD Djoelham, termasuk mendorong optimalisasi pelayanan dan sistem rujukan dari puskesmas.

“Artinya, pelayanan sudah mulai bagus dan Kepala Dinas Kesehatan, saya minta berkolaborasi dengan Direktur Rumah Sakit Djoelham,” tambahnya.

Ia berharap RSUD Djoelham sebagai rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat Binjai.

“Kita makmurkan rumah sakit daerah kita, jangan kemudian rumah sakit swasta yang lebih terkenal, ketimbang rumah sakit daerah. Rumah Sakit Djoelham itu kan BLUD, itu ada pendapatan daerah, itu harus kita besarkan, harus kita dorong,” kata Ronggur.

Ronggur juga mengingatkan manajemen RSUD Djoelham agar konsisten mempertahankan kualitas pelayanan kepada pasien.

“Jangan ada lagi perawat-perawat di rumah sakit pakai hak tinggi, pakai (sepatu) kets saja, jadi gesit dia melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, rangkaian pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemko Binjai sebelumnya diawali dengan mundurnya Irsan Firdaus dari jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Binjai, meski masa jabatannya belum genap setahun.

Sebelumnya, Kabid Pengairan Dinas PUTR Kota Binjai, Dasar Martinus Sembiring, juga mengundurkan diri setelah baru sekitar sepekan menduduki jabatan tersebut.

Dasar Martinus dilantik pada 8 Juli 2026 bersama 44 pejabat lainnya yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV. Pelantikan dilakukan langsung Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan disaksikan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi.

Sebelum menduduki posisi Kabid Pengairan, Dasar Martinus diketahui pernah mengikuti proses perebutan kursi Kepala Dinas PUTR Kota Binjai.

Teranyar, Direktur Perumda Tirtasari, Ashari, juga memilih meninggalkan jabatannya.

Rentetan pengunduran diri tersebut kini menjadi perhatian DPRD Binjai, khususnya karena terjadi ketika pemerintah daerah tengah menjalankan berbagai agenda pembangunan dan pembahasan Perubahan APBD 2026.KMN-Zai