editor
KitaMonitor – BINJAI | Dugaan korupsi penandatanganan kontrak atas pekerjaan fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai kian memunculkan fakta baru. Pernyataan salah satu tersangka, Joko Waskitono, membuka dugaan bahwa perkara ini beririsan dengan pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang sebelumnya sempat menjadi sorotan. Joko mengungkap, perkara yang menjeratnya bermula dari laporan dugaan penipuan dan penggelapan oleh...
Kpk ri
KitaMonitor – BINJAI | Dugaan korupsi penandatanganan kontrak atas pekerjaan fiktif di Kota Binjai kian memanas. Desakan agar para tersangka dan saksi membongkar aliran dana ke lingkaran elite pemerintahan mencuat, memicu sorotan tajam terhadap integritas tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Praktisi hukum, Ferdinand Sembiring, meminta para tersangka dan saksi tidak takut mengungkap fakta lain di luar...
KitaMonitor – BINJAI | Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai kembali menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Binjai tahun anggaran 2022–2025. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi...
KitaMonitor – BINJAI | Sidang sengketa informasi publik kembali memanas. Majelis Komisioner menyoroti ketidaklengkapan data yang diserahkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai terkait penggunaan dana insentif fiskal (DIF). Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (30/3/2026), Anggota Majelis Safii Sitorus tampak geram lantaran data yang diajukan pihak termohon dinilai tidak diuraikan secara utuh dan rinci,...
Ketua Badko HMI Sumut Yusril Mahendra Butar Butar. SH.MH KitaMonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menegaskan bahwa penanganan terhadap 28 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan di wilayah Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata, seperti penghentian kegiatan maupun pencabutan izin usaha. (21/1/2026). Menurut BADKO HMI Sumut, pendekatan administratif...
