editor
KitaMonitor – BINJAI | Penyelidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI dinilai menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi terhadap penanganan perkara korupsi, termasuk di daerah. Praktisi Hukum Kota Binjai, Ferdinand Sembiring, SH, MH, menilai proses hukum yang tengah berjalan...
Kejari binjai
KitaMonitor – BINJAI | Dugaan penggunaan struk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam pertanggungjawaban belanja APBD Kota Binjai dinilai telah melampaui kategori kesalahan administrasi. Aparat penegak hukum (APH) didorong segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi di balik temuan auditor tersebut. Pengamat Anggaran dan Pembangunan Sumatera Utara, Elfenda...
KitaMonitor – BINJAI | Temuan auditor terkait realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) di tiga kecamatan di Kota Binjai mengarah pada dugaan kuat tindak pidana korupsi. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Praktisi hukum, Ferdinand Sembiring, menegaskan bahwa temuan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan telah memenuhi unsur pidana korupsi, khususnya terkait dugaan...
KitaMonitor – BINJAI | Ketua Persatuan Tukang Parkir (PETIR), Dedi, diduga menjadi korban penganiayaan dan intimidasi menjelang aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Binjai, Kamis (11/6/2026). Insiden itu terjadi saat korban bergabung dengan massa aksi di titik kumpul sebelum bergerak menuju Kantor Wali Kota di Jalan Sudirman. Koordinator aksi, Edward Gurky, menyebutkan dua oknum koordinator parkir berinisial SD...
KitaMonitor – MEDAN | Persidangan perkara Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kota Binjai tahun anggaran 2023–2024 memasuki tahap tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Binjai menuntut tiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun. Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Ridho Indah Purnama, Sony Faty Putra Zebua, dan Try Suharto Derajat. Tuntutan dibacakan dalam sidang lanjutan di...
KitaMonitor – BINJAI | Pengelolaan dana kelurahan di Kota Binjai kembali menuai sorotan serius. Laporan hasil pemeriksaan auditor mengungkap penggunaan anggaran lebih dari Rp8 miliar yang direalisasikan melalui kecamatan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai. Temuan tersebut memunculkan indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah sekaligus membuka potensi persoalan administratif hingga hukum. Padahal, dana kelurahan sejatinya diperuntukkan bagi...
KitaMonitor – BINJAI | Proses hukum terhadap terdakwa kasus narkotika, Hendri Junaidi, kembali menuai sorotan setelah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kedua kalinya ditunda di Pengadilan Negeri Binjai. Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian jalannya persidangan, sementara publik menanti kejelasan sikap penegak hukum terhadap perkara yang disebut-sebut melibatkan jaringan lebih besar. JPU Imelda Panjaitan dan Elida Sitanggang sebelumnya...
KitaMonitor – MEDAN | Fakta mengejutkan terkuak dalam sidang dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kota Binjai di Pengadilan Negeri Medan, Senin (18/5/2026). Di tengah dakwaan korupsi yang bergulir, terungkap bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Binjai justru tidak mengalami kerugian negara sepeser pun. Sebaliknya, Pemko Binjai diketahui masih menunggak pembayaran kepada pihak penyedia jasa hingga miliaran rupiah. Hal itu...
KitaMonitor – BINJAI | Misteri keberadaan Dody Alfayed akhirnya terjawab. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai resmi menetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai. Penetapan status buronan itu tertuang dalam surat nomor Tap-01/L.2.11/Fd.2/04/2026 yang diterbitkan pada 27 April 2026. Dody menjadi DPO pertama Kejari Binjai di...
KitaMonitor – BINJAI | Persidangan dugaan korupsi proyek jalan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai memunculkan sejumlah kejanggalan, terutama terkait perbedaan signifikan dalam penghitungan kerugian negara serta tidak digunakannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Dalam laporan BPK, kerugian negara dari 10 paket proyek jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran...
