editor
KitaMonitor – JAKARTA | Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 yang jatuh pada 8 Agustus 2026, Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) memilih merayakan momentum bertambahnya usia organisasi dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar seremoni internal, IWO menghadirkan aksi sosial dan berbagi kebahagiaan bersama para siswa SD Muhammadiyah 16, Jalan Bukit Duri Tanjakan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,...
Ibukota jakarta
KitaMonitor – JAKARTA | Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi mencegah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, bepergian ke luar negeri. Selain Febrie, pencegahan juga diberlakukan terhadap seorang pihak swasta berinisial DR (Don Ritto). Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan pencegahan dilakukan berdasarkan permohonan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya...
KitaMonitor – JAKARTA | Arus informasi digital yang kian deras menuntut jurnalis tidak hanya cepat, tetapi juga presisi dan taat hukum. Menjawab tantangan tersebut, Mimbar Hukum Indonesia (MHI) kembali menggelar hari kedua Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Certified Indonesian Legal Journalist (C.ILJ) Batch 5 secara daring melalui Zoom Meeting, Minggu (21/6/2026). Pelatihan ini menghadirkan penguatan substansi jurnalisme hukum, khususnya pada...
KitaMonitor – BOGOR | Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa kekayaan alam Indonesia saat ini dinikmati oleh segelintir pihak. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 10 pengusaha besar yang menguasai sektor ekonomi strategis nasional, bahkan sebagian di antaranya menjalankan praktik ilegal yang merugikan negara hingga Rp5.770 triliun. Hal tersebut disampaikan Sjafrie saat menjadi narasumber dalam Retret Persatuan Wartawan...
KitaMonitor – JAKARTA | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melindungi kebebasan beribadah seluruh warga negara dengan memberlakukan aturan hukum yang lebih tegas mulai tahun 2026. Setiap tindakan yang secara sengaja mengganggu, menghalangi, atau mengintimidasi pelaksanaan ibadah agama lain dapat dikenai sanksi pidana berat, dengan ancaman hukuman maksimal hingga lima tahun penjara. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah...
