Pemko Binjai Dituding “Pengecut”, Gusur Pedagang Kecil tapi Tutup Mata pada Pelanggaran Besar

KitaMonitor – BINJAI | Kebijakan penertiban bangunan liar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menuai kritik keras. Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, secara tegas menyebut Pemko bersikap “pengecut” karena dinilai hanya berani menindak pedagang kecil, namun abai terhadap pelanggaran yang lebih besar.

“Fraksi Gerindra mengecam aksi penggusuran pedagang kecil oleh Pemko Binjai. Wali kota jangan jadi pengecut, karena beraninya hanya dengan rakyat kecil,” tegas Ronggur, Rabu (8/4/2026). Ia menilai dalih penegakan peraturan daerah dan penataan kota terkesan tebang pilih, sebab di sisi lain sejumlah tempat maksiat dan usaha yang diduga melanggar aturan justru tidak tersentuh penindakan.

Sorotan juga diarahkan pada persoalan peternakan di kawasan Bhakti Karya yang disebut-sebut menimbulkan keresahan masyarakat akibat limbah. Ronggur mengungkapkan, dari puluhan peternakan di Binjai Selatan, hanya segelintir yang memiliki izin resmi. “Kenapa ini tidak ditindak? Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil,” ujarnya, seraya mendesak Pemko bertindak adil dan tidak diskriminatif.

Di lapangan, penertiban puluhan bangunan di Jalan Bandung, Binjai Selatan, Selasa (7/4/2026), memang berlangsung kondusif. Namun, suasana haru tak terhindarkan. Tangis pedagang pecah saat bangunan tempat mereka mencari nafkah dibongkar tanpa kejelasan solusi relokasi.

Devi, salah satu pedagang yang telah 10 tahun menjalankan usaha pangkas rambut, mengaku kecewa berat. Bahkan, ia mengaku pernah menjadi bagian dari tim sukses Wali Kota Binjai. “Saya pedagang kecil, janji bapak untuk memperjuangkan kami mana? Nyatanya kami dibongkar tanpa solusi,” ucapnya sambil menangis.

Keluhan serupa disampaikan pedagang lain yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di lokasi tersebut. Mereka menilai penertiban dilakukan sepihak tanpa dialog dan tanpa kepastian tempat usaha pengganti. “Kalau mau digusur, kasih solusi dulu. Ini tidak, kami dibiarkan begitu saja,” ujar salah satu pedagang.

Fraksi Gerindra menegaskan tidak menolak penegakan aturan, namun meminta agar kebijakan dilakukan dengan mengedepankan keadilan dan solusi nyata bagi masyarakat kecil. “Bukan sekadar menggusur, tapi juga memastikan rakyat tidak kehilangan mata pencaharian,” kata Ronggur.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, Ikhsan Siregar, belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut dan menyebut masih melakukan konfirmasi internal.

Situasi ini menambah daftar panjang kritik terhadap kebijakan penataan kota di Binjai yang dinilai belum berpihak pada masyarakat kecil, serta berpotensi memperlebar ketimpangan dalam penegakan hukum daerah.KMN-Zai