Anggaran Paskibraka Binjai Disorot: Tiga Paket Belanja Ratusan Juta Dipertanyakan, Polisi Didesak Turun Tangan

KitaMonitor – BINJAI | Pengelolaan anggaran kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Binjai kembali menjadi sorotan.

Kali ini, sorotan tertuju pada sejumlah paket belanja pakaian serta makanan dan minuman untuk pelatihan Paskibraka yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kota Binjai.

Data yang diperoleh menunjukkan sedikitnya terdapat tiga paket belanja terkait kegiatan Paskibraka dengan nilai pagu mencapai ratusan juta rupiah pada masing-masing paket.

Paket pertama berupa belanja pakaian Paskibraka. Di dalamnya tercantum berbagai kebutuhan, mulai dari kaos dalam, kaos kaki, kendit, lambang Garuda, lambang Merah Putih, legging, pakaian putih, peci hitam pria dan wanita, sarung tangan putih, sepatu hitam Paskib, sepatu merah putih hingga fiber topi.

Paket kedua tercatat sebagai belanja makanan dan minuman pelatihan Paskibraka dengan pagu anggaran ratusan juta rupiah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama periode Juli hingga Agustus 2026.

Sedangkan paket ketiga juga berkaitan dengan belanja makanan dan minuman pelatihan Paskibraka. Paket tersebut mencakup air mineral botol, air mineral cup, nasi kotak dan snack, dengan pagu anggaran yang juga mencapai ratusan juta rupiah.

Ketiga paket tersebut bersumber dari APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2026 dan diumumkan melalui metode e-purchasing.

Besarnya nilai anggaran pada sejumlah paket tersebut kini memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga, kebutuhan riil, hingga transparansi proses pengadaan. Namun, besaran pagu anggaran dalam RUP sendiri belum otomatis membuktikan adanya kerugian negara maupun tindak pidana.

Praktisi hukum Ferdinand Sembiring, S.H., M.H., menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia bahkan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Binjai, melakukan penelusuran terhadap proses pengadaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Kepada wartawan, Jumat (7/8/2026), Ferdinand meminta pihak kepolisian tidak berhenti pada melihat besaran anggaran, tetapi menelusuri proses pengadaan, kewajaran harga, penyedia barang dan jasa, hingga realisasi anggaran di lapangan.

“Polres Binjai jangan cuma jadi penonton. Panggil, periksa Kepala Kesbangpol, bongkar dari mana asal muasal harga-harga fantastis ini,” tegas Ferdinand.

Menurutnya, keberadaan tiga paket pengadaan dengan nilai ratusan juta rupiah perlu ditelusuri secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Tiga paket, tiga kali umum, nilainya sama-sama ratusan juta. Ini bukan kebetulan, ini pola. Polisi harus curiga dengan pola seperti ini,” ujarnya.

Ferdinand juga mempertanyakan pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa dalam paket-paket tersebut. Ia meminta informasi mengenai perusahaan penyedia dibuka secara transparan agar publik dapat mengetahui siapa yang mengerjakan pengadaan dan bagaimana proses pemilihannya.

“Siapa penyedianya? Perusahaan mana? Kok tidak pernah ada yang tahu. Jangan-jangan ini cuma perusahaan bayangan, hanya dipakai untuk mark-up harga,” katanya.

Ia menegaskan, dugaan mark-up maupun penyimpangan tidak boleh langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan dan pembuktian. Namun, menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses pengadaan.

“Ini cuma seragam dan snack, bukan proyek infrastruktur. Kalau sampai ratusan juta segini, sangat wajar dipertanyakan, apalagi kalau prosesnya tidak transparan,” tegasnya.

Ferdinand berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, termasuk mencocokkan pagu anggaran dengan harga satuan, jumlah peserta Paskibraka, volume kebutuhan, kontrak, perusahaan penyedia, serta barang dan makanan yang benar-benar diterima.

“Jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan anak-anak Paskibraka dijadikan kedok memuluskan proyek titipan. Polisi harus berani bongkar ini sampai tuntas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Binjai, Drs. Ruslianto, M.Pd., belum memberikan penjelasan terkait sorotan terhadap sejumlah paket pengadaan tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (7/8/2026), Ruslianto tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.

Belum adanya tanggapan dari pihak Kesbangpol membuat sejumlah pertanyaan mengenai pengadaan tersebut masih belum terjawab, termasuk rincian harga satuan, jumlah penerima manfaat, perusahaan penyedia, serta realisasi masing-masing paket.

Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, seluruh data pengadaan tersebut semestinya dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan. Publik berhak mengetahui bagaimana uang APBD digunakan, terlebih anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan Paskibraka yang melibatkan generasi muda Kota Binjai.

Jika ditemukan perbedaan antara anggaran, kontrak, harga pasar, volume pengadaan dan realisasi di lapangan, barulah hal tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat berwenang untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif, kerugian negara, atau dugaan tindak pidana.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kesbangpol Kota Binjai maupun aparat penegak hukum terkait ada atau tidaknya penyelidikan atas paket-paket pengadaan tersebut.KMN-Nasti