Menhan Sjafrie pidato pada saat acara Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
KitaMonitor – BOGOR | Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa kekayaan alam Indonesia saat ini dinikmati oleh segelintir pihak.
Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 10 pengusaha besar yang menguasai sektor ekonomi strategis nasional, bahkan sebagian di antaranya menjalankan praktik ilegal yang merugikan negara hingga Rp5.770 triliun.
Hal tersebut disampaikan Sjafrie saat menjadi narasumber dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itu data yang saya terima. Mereka tampil seolah-olah legal, tetapi di balik itu terdapat tindakan ilegal yang merugikan negara. Kedaulatan kita hari ini terancam oleh kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie.
Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan komitmennya untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia secara tidak sah.
“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kami menghentikan penyelundupan di Maluku dan wilayah lainnya. Ini bentuk nyata menjaga kedaulatan negara,” katanya.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di masa lalu menyebabkan maraknya penyelundupan berbagai komoditas strategis seperti timah, sawit, dan hasil tambang, khususnya sejak era reformasi.
Praktik-praktik tersebut disebut menjadi penyebab utama kebocoran anggaran negara dalam jumlah fantastis.
“Kalau ada niat dan ada kesempatan, terjadilah kerusakan. Inilah yang sedang kita bereskan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegas Sjafrie.
Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk berperan aktif dalam membela negara dari ancaman ekonomi, yang menurutnya kini justru datang dari dalam negeri sendiri.
“Kita sering lupa bahwa bela negara bukan hanya soal militer, tetapi juga menjaga kedaulatan politik, ekonomi, dan wilayah,” pungkasnya.KMN/red/trb.
