Ketua Organisasi Tukang Parkir Binjai Dianiaya, Diduga Dibungkam Jelang Aksi Bongkar Dugaan Korupsi
KitaMonitor – BINJAI | Kekerasan terhadap Ketua Persatuan Tukang Parkir Kota Binjai, Dedi, memicu sorotan serius. Ia diduga menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari koordinator parkir binaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai.
Peristiwa tersebut disebut bukan sekadar tindak kriminal biasa. Kuat dugaan, aksi kekerasan ini berkaitan erat dengan rencana demonstrasi yang akan digelar korban bersama rekan-rekannya terkait polemik kenaikan setoran parkir di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
Kuasa hukum korban, Ferdinand Sembiring, SH., MH., secara tegas menyatakan bahwa kliennya diduga sengaja “dibungkam” agar tidak melanjutkan aksi protes.
“Kami menduga penganiayaan ini adalah bentuk intimidasi. Tujuannya jelas, untuk menakut-nakuti dan menghentikan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar korban bersama rekan-rekannya,” ujar Ferdinand, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, para pelaku secara terang-terangan mengaku berasal dari kelompok koordinator parkir yang dibentuk oleh Dishub Kota Binjai. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya keterkaitan antara kekerasan yang terjadi dengan konflik pengelolaan parkir yang selama ini dipersoalkan.
Ferdinand menilai, insiden tersebut tidak bisa dilepaskan dari polemik yang lebih besar, yakni dugaan praktik tidak transparan hingga indikasi korupsi dalam pengelolaan parkir di Kota Binjai.
“Kasus dugaan korupsi parkir ini seperti mandek di Polres Binjai. Tidak ada kejelasan. Justru sekarang muncul tindakan kekerasan terhadap pihak yang ingin menyuarakan persoalan ini. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya persoalan baru yang menjadi pemicu rencana aksi, yakni kenaikan setoran parkir yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan pelaporan resmi.
“Para juru parkir mengeluhkan setoran yang naik, tapi laporan yang diminta tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ini jelas janggal dan menunjukkan pengelolaan parkir sedang bermasalah serius,” ungkap Ferdinand.
Lebih jauh, ia meminta aparat kepolisian bertindak objektif dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. Ia bahkan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam pusaran persoalan tersebut.
“Kami minta Polres Binjai tidak menutup mata. Ada dugaan keterlibatan oknum pejabat, termasuk di lingkungan Dishub. Bahkan, isu dugaan korupsi parkir ini juga dikaitkan dengan mantan kepala dinas yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah. Jangan sampai hukum tumpul ke atas,” tegasnya.
Ferdinand menekankan bahwa kasus penganiayaan terhadap kliennya harus diusut tuntas, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya aktor intelektual di baliknya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Binjai maupun Dinas Perhubungan Kota Binjai terkait dugaan penganiayaan maupun tudingan yang disampaikan oleh kuasa hukum korban.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan dugaan kekerasan yang diduga berkaitan dengan upaya pembungkaman suara kritis di tengah polemik pengelolaan parkir di Kota Binjai.KMN-Zai

