editor 
Ketua EK LMND Binjai EW Gurky : Kritik Pemko Binjai Terkait Pengusuran dan Penataan PKL
KitaMonitor – BINJAI | Ketua Eksekutif Kota – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Binjai, EW Gurky lontarkan kritik tajam terhadap langkah pemerintah Kota Binjai dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) yang di gusur beberapa waktu lalu, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, narasi yang dibangun pemerintah terkesan menutup mata terhadap realitas di lapangan yang masih sarat ketimpangan. Ia menyatakan, “Pemko Binjai Jangan Bungkus Ketidakadilan Dengan Kata Dialog”.
“Jangan bungkus ketidakadilan dengan kata “Dialog”. Faktanya, penertiban di lapangan masih cenderung menyasar rakyat kecil, sementara pelanggaran lain yang lebih besar justru kerap dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti, bahwa yang hadir dalam menemui pedagang bukanlah pimpinan tertinggi daerah, melainkan mewakili.
“Seharusnya Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, yang turun langsung menemui pedagang. Jangan hanya diwakilkan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat kecil,” ujarnya.
EW Gurky menilai, kehadiran Hasanul Jihadi tidak cukup jika tidak diikuti keputusan konkret dan keberpihakan yang jelas.
“Turun ke lapangan itu bukan sekadar formalitas. Kalau hanya diwakilkan tanpa solusi nyata, ini menunjukkan kurangnya keseriusan,” lanjutnya.
Menurutnya, adanya dugaan pembiaran terhadap sejumlah tempat usaha yang dinilai melanggar aturan. Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan aturan.
“Tempat seperti Tuak Tabo, Mahkota Ponsel yang menggunakan trotoar, hingga Neo Cafe yang diduga berdiri di daerah aliran sungai, (DAS) apakah sudah ditertibkan dengan tegas, Atau justru dibiarkan.
Kalau PKL cepat ditindak, tapi pelanggaran lain dibiarkan, ini tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seharusnya, pemerintah harus mendahulukan solusi sebelum penertiban.
Relokasi dan solusi harus ada sebelum penertiban, bukan setelah rakyat kecil menangis karena setelah digusur”, tegasnya.
Ia juga meminta agar Pemko Binjai agar pembangunan Kota Binjai harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya sekedar pencitraan semata.
“Masyarakat Kota Binjai tidak butuh pencitraan, masyarakat Kota Binjai butuh keadilan dan pembangunan yang nyata untuk masyarakat”. tutupnya. KMN – Andy
