BADKO HMI Sumut Buka Sekolah Politik, Yusril Mahendra: Politik Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

KitaMonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara mulai menyiapkan generasi muda untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam panggung politik, tetapi mampu tampil sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sekolah Politik BADKO HMI Sumut, yang menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan, literasi politik, kepemimpinan serta kemampuan kader dalam membaca berbagai persoalan demokrasi dan pembangunan nasional.

Ketua Umum BADKO HMI Sumut, M. Yusril Mahendra Butar Butar, menegaskan pendidikan politik menjadi bagian penting dalam membentuk kader yang mampu memahami politik secara utuh dan tidak terjebak pada paradigma politik sebagai sekadar kontestasi perebutan kekuasaan.

Menurutnya, politik sejatinya harus ditempatkan sebagai ruang pengabdian dan perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Karena itu, kader HMI harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan kepemimpinan yang kuat agar mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujar Yusril saat membuka kegiatan.

Ia mengatakan, perkembangan demokrasi Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga memiliki keberanian untuk berpikir kritis serta mampu mempertanggungjawabkan setiap gagasan dan keputusan yang diambil.

Karena itu, Sekolah Politik BADKO HMI Sumut dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus forum diskusi yang mempertemukan kader dengan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Berbagai isu strategis menjadi materi pembahasan, mulai dari sistem politik Indonesia, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi politik, dinamika demokrasi hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yusril menilai, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh. Lebih jauh, kader harus memahami bagaimana kekuasaan dikelola dan digunakan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Yang ingin kita bangun bukan hanya kader yang pintar berbicara tentang politik, tetapi kader yang mampu membaca persoalan, menyusun gagasan, mengawal kebijakan dan memberikan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Yusril, tantangan bangsa ke depan semakin kompleks. Persoalan pembangunan, ketimpangan, kualitas demokrasi, kebijakan publik hingga perkembangan teknologi dan informasi membutuhkan pemimpin muda yang memiliki daya kritis sekaligus integritas.

Dalam kondisi tersebut, HMI dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk terus melahirkan kader yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan kepekaan sosial.

Melalui Sekolah Politik ini, BADKO HMI Sumut menargetkan lahirnya kader-kader yang tidak hanya unggul dalam kapasitas intelektual, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan, kepekaan terhadap persoalan masyarakat serta keberanian mengambil peran dalam pembangunan.

Sekolah Politik BADKO HMI Sumut juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat perspektif keislaman dan keindonesiaan dalam diri kader, sehingga keterlibatan mereka dalam ruang publik tetap berpijak pada nilai moral, kebangsaan dan kepentingan masyarakat luas.

Yusril menegaskan, kader HMI harus mampu mengambil posisi sebagai bagian dari solusi di tengah berbagai tantangan bangsa.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan generasi muda yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Karena itu, kader HMI harus dipersiapkan untuk mampu mengambil peran strategis, baik di daerah maupun tingkat nasional,” pungkasnya.KMN-Nasti