BADKO HMI Sumut Soroti Komitmen Bonauli Rajagukguk: Wakil Rakyat Harus Dekat dengan Masyarakat dan Berani Kawal Aspirasi
KitaMonitor – PEMATANGSIANTAR | Komitmen anggota DPRD dalam membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat mendapat perhatian dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara.
Salah satu sosok yang dinilai menunjukkan komitmen tersebut adalah Bonauli Rajagukguk. BADKO HMI Sumut menilai keterbukaan wakil rakyat dalam membangun ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Sabtu (1/8/2026).
Fungsionaris BADKO HMI Sumut, Fikkri Sinaga, mengatakan DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata-mata bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Peran DPRD melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami mengapresiasi setiap wakil rakyat yang konsisten membangun komunikasi dengan masyarakat dan menjalankan fungsi konstitusionalnya secara bertanggung jawab. Ruang dialog yang terbuka menjadi modal penting dalam memperkuat partisipasi publik,” ujar Fikkri Sinaga.
Ia menilai komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, ruang dialog harus menjadi wadah untuk menyerap persoalan yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat sekaligus mencari solusi yang dapat diperjuangkan melalui kebijakan daerah.
Menurut Fikkri, pola komunikasi yang terbuka mencerminkan praktik demokrasi yang sehat. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, masukan maupun aspirasi kepada para pengambil kebijakan.
“Wakil rakyat tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat. Setelah terpilih, komunikasi dan keberpihakan terhadap kepentingan publik harus tetap dijaga,” tegasnya.
Namun demikian, BADKO HMI Sumut mengingatkan agar apresiasi terhadap anggota legislatif tidak berhenti pada persoalan komunikasi semata. Kinerja wakil rakyat tetap harus diukur dari sejauh mana aspirasi yang diterima mampu diperjuangkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata.
Fikkri menegaskan, intensitas pertemuan dengan masyarakat memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah tindak lanjut dari setiap aspirasi yang disampaikan.
“Komunikasi adalah pintu masuk. Ukuran akhirnya tetap pada keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang lahir benar-benar menjawab persoalan mereka,” katanya.
BADKO HMI Sumut juga mendorong agar DPRD dan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi mahasiswa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Kolaborasi lintas elemen tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Fikkri berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus diperkuat, sehingga DPRD tidak hanya menjadi lembaga pembentuk regulasi dan pengawas pemerintah, tetapi juga benar-benar menjadi ruang perjuangan aspirasi masyarakat.
“Sinergi harus dibangun secara terbuka. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mau mendengar, pemerintah yang mau terbuka, serta lembaga legislatif yang berani mengawal aspirasi sampai menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.KMN-Zai

