52 Ton Beras dan 1,2 Juta Liter MinyaKita Diduga Mengendap Saat Harga Naik, BADKO HMI Sumut Desak Bulog Buka-bukaan

KitaMonitor – MEDAN | Ketika harga kebutuhan pokok di pasaran mulai menekan daya beli masyarakat, tata kelola stok pangan di Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara justru disorot. BADKO HMI Sumatera Utara meminta Bulog transparan terkait dugaan adanya stok sekitar 52 ton beras dan 1,2 juta liter MinyaKita yang disebut-sebut belum tersalurkan secara optimal.

Sorotan tersebut dinilai penting karena Bulog memiliki posisi strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Ketua Umum BADKO HMI Sumut menilai dugaan tersebut tidak boleh dianggap sepele apabila benar terjadi. Terlebih, isu stok yang disebut mengendap muncul ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga beras dan minyak goreng.

“Kalau dugaan pengendapan beras dan MinyaKita tersebut benar, kami meminta Kepala Bulog Sumatera Utara dievaluasi dan dicopot dari jabatannya. Jangan sampai ada stok pangan yang justru tidak tersalurkan ketika masyarakat sedang membutuhkan,” tegasnya, Sabtu (8/8/2026).

Menurut BADKO HMI Sumut, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai berapa banyak stok yang berada di gudang, melainkan menyangkut alur distribusi, mekanisme pengadaan, masa penyimpanan, tujuan penyaluran, hingga alasan mengapa stok tersebut belum beredar di masyarakat.

Karena itu, pihaknya meminta Bulog Sumut memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi stok tersebut. Publik, kata dia, perlu mengetahui apakah beras dan MinyaKita tersebut memang merupakan stok yang sedang menunggu jadwal distribusi, mengalami kendala teknis, atau terdapat persoalan lain dalam tata kelolanya.

“Kami meminta Bulog Sumut memberikan penjelasan secara terbuka. Berapa stok yang sebenarnya tersedia, kapan masuk, kapan harus disalurkan, ke mana distribusinya, dan apa penyebab jika benar terdapat stok yang belum tersalurkan. Semua itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

BADKO HMI Sumut juga mendesak aparat pengawas dan instansi berwenang tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi melakukan audit dan investigasi menyeluruh apabila informasi mengenai dugaan penumpukan stok tersebut memiliki dasar.

Investigasi, menurut BADKO HMI Sumut, perlu menelusuri seluruh rantai pengelolaan stok, mulai dari pencatatan administrasi, kondisi fisik barang, lama penyimpanan, distribusi, hingga penerima manfaat.

Hal tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Terlebih, beras dan MinyaKita merupakan komoditas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang kami dorong adalah transparansi. Kalau memang tidak ada persoalan, Bulog tinggal membuka data dan menjelaskan secara terang kepada publik. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab,” katanya.

BADKO HMI Sumut mengingatkan, Bulog merupakan instrumen negara yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, pengelolaan stok tidak boleh hanya berhenti pada persoalan administrasi gudang, tetapi harus dipastikan benar-benar memberi dampak terhadap stabilitas pasokan dan harga di tingkat masyarakat.

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, BADKO HMI Sumut menilai dugaan adanya stok pangan yang tidak segera tersalurkan patut menjadi perhatian serius. Publik kini menunggu satu hal: apakah stok tersebut benar mengendap, atau ada penjelasan lain yang dapat membantah dugaan tersebut.

Untuk itu, BADKO HMI Sumut meminta Bulog Sumatera Utara segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka data terkait stok serta distribusinya agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.KMN-Nasti