Ketua PETIR Dicekik dan Diintimidasi, Massa Geruduk Kantor Wali Kota Binjai Desak Copot Kadishub

KitaMonitor – BINJAI | Ketua Persatuan Tukang Parkir (PETIR), Dedi, diduga menjadi korban penganiayaan dan intimidasi menjelang aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Binjai, Kamis (11/6/2026).

Insiden itu terjadi saat korban bergabung dengan massa aksi di titik kumpul sebelum bergerak menuju Kantor Wali Kota di Jalan Sudirman. Koordinator aksi, Edward Gurky, menyebutkan dua oknum koordinator parkir berinisial SD dan IB tiba-tiba datang dan langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

“Korban dicekik dan dipiting secara tiba-tiba. Akibatnya mengalami luka di bagian leher,” ujar Gurky.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tindakan tersebut diduga bukan spontanitas, melainkan atas perintah pihak tertentu yang merasa terganggu dengan rencana aksi demonstrasi.

Meski terjadi insiden, Dedi bersama massa tetap melanjutkan aksi di depan Kantor Wali Kota Binjai. Usai unjuk rasa, korban bersama Aliansi Pemuda dan Tukang Parkir resmi melaporkan dugaan penganiayaan dan intimidasi tersebut ke Polres Binjai.

Dalam aksinya, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sistem pengelolaan parkir di Kota Binjai yang dinilai bermasalah dan tidak transparan.

“Kami mendesak Wali Kota Binjai untuk tidak menutup mata. Copot Kadishub karena gagal menjalankan tata kelola parkir yang transparan,” tegas Gurky.

Selain itu, massa menuntut Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Parkir untuk mundur dari jabatan. Mereka menilai adanya dugaan praktik pemaksaan setoran kepada juru parkir tanpa dasar hukum yang jelas.

Aliansi tersebut juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang selama ini dinilai janggal karena tidak pernah mencapai target.

“Kami meminta transparansi total terhadap seluruh pendapatan parkir. Selama ini angkanya tidak pernah jelas dan menimbulkan kecurigaan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, massa mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta pembersihan oknum-oknum di internal Dishub dan koordinator parkir yang diduga menjadi aktor utama dalam praktik yang merugikan para juru parkir.

Sebagai bentuk tekanan, massa juga meminta agar laporan PAD parkir dipublikasikan secara rutin kepada publik guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Binjai.

Gurky menegaskan, jika tuntutan mereka tidak direspons serius, pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Jika tidak ada progres hukum dan respons dari pihak terkait, kami akan melanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” pungkasnya.KMN-Zai