editor 
Ahmad Fuadi Nasution Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI, Badan Koordinasi Sumatera Utara
KitaMonitor – MEDAN | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menilai langkah Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui digitalisasi sebagai kebijakan yang positif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola energi nasional saat ini.
Di tengah tantangan distribusi subsidi yang kompleks, pembenahan berbasis teknologi dinilai sebagai langkah rasional untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Kamis,(19/2/2026).
Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, menyebut penguatan sistem pengawasan melalui monitoring transaksi secara real-time, optimalisasi CCTV terintegrasi, serta penerapan barcode MyPertamina merupakan bentuk komitmen nyata dalam menutup celah penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain sebagai pembaruan teknis, digitalisasi dinilai sebagai strategi membangun sistem distribusi yang lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi pengawasan bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sistem real-time monitoring, integrasi CCTV, serta penggunaan barcode MyPertamina menunjukkan komitmen serius dalam menutup ruang penyalahgunaan di seluruh rantai distribusi,” ujar Ahmad Fuadi Nasution
“BBM subsidi adalah instrumen kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara konsisten, tegas, dan berkelanjutan. Setiap penyimpangan, sekecil apa pun, berpotensi merugikan masyarakat yang paling membutuhkan,” tambahnya.
HMI Sumut juga menyoroti penindakan terhadap sekitar ±60 SPBU di Sumatera Utara sepanjang 2025 sebagai indikator adanya evaluasi operasional yang berjalan aktif.
Pemberian sanksi bertahap, mulai dari surat peringatan, pembinaan, perbaikan sarana dan HSSE, penghentian pasokan sementara, hingga penghentian operasional sementara, dinilai mencerminkan penegakan aturan yang tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Menurut HMI Sumut, penegakan aturan terhadap SPBU bermasalah harus terus diperkuat melalui audit berkala, evaluasi berkelanjutan, serta pengawasan lapangan, khususnya di wilayah berisiko tinggi.
Selain itu, peningkatan kualitas digitalisasi, integrasi data, serta mekanisme respons cepat terhadap anomali distribusi dinilai penting untuk mempersempit ruang penyimpangan.
HMI Sumut juga mendorong sinergi berkelanjutan antara Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna memastikan kebijakan subsidi berjalan sesuai regulasi dan tujuan negara.
Digitalisasi pengawasan dinilai tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan stabilitas distribusi, ketahanan energi, serta rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari elemen mahasiswa dan kontrol sosial, HMI Sumut menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal kebijakan distribusi energi bersubsidi di Sumatera Utara, demi memastikan subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan melindungi hak masyarakat kecil sebagai penerima manfaat utama.KMN-Zai.
